BERTEMU WAKIL PRESIDEN RI KETUA UMUM GAPURA SAMPAIKAN SEJUMLAH POIN PENTING

Insert: Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (GAPURA) Javk Judzon Puraro, ketika memberikan cinderamata dan beberapa poin – poin penting kepada Wakil Presiden Republik Indonesia,(jjp).

 

Sentani – Jayapura | DetakPapua.com.|| Kehadiran Wakil presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, Sabtu, 16/10/2021, selain untuk menutup Pekan Olahraga Nasional XX Papua, Wapres juga sempat melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, dan tokoh masyarakat, salah satu diantaranya juga tokoh pemuda Jack Judzon Puraro Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (GAPURA).

Kepada wartawan media on line detakpapua.com., Jack Puraro, menyampaikan beberapa hal terkait pertemuan terbatas bersama wapres tersebut, merupakan rapat koordinasi terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan Papua.

Ketua umum gerakan Pemuda Jayapura pada kesempatan ini menyampaikan; yang pertama saya menyampaikan kepada wakil presiden bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua hal yang perlu diperhatikan adalah keterlibata masyarakat adat dalam proses percepatan pembangunan nasional dan sejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat Adat yang dimaksud adalah duduk dalam posisi sebagai bagian dari forkompinda, yang artinya masyarakat juga harus ada dalam posisi tuturut mempengaruhi arah kebijakan pembangunan, karena semua eksekusi kegiatan itu menyentuh langsung masyarakat Adat baik itu tanahnya dan juga Manusianya.

Ketua GAPURA menyampaikan hal dengan alasan mendasar, Karena jika kita bicara soal pembangunan, tentunya kita bicara kepada Manusia dan Tanahnya,” tegasnya.

Pelaksanaan rapat koordinasi itu dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten dan Kota serta sasaran prioritas tahun 2021 bersama Wakil Presiden republik Indonesia.

Turut Hadir pada pertemuan tersebut  Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Bappenas dan Menteri dalam negeri Tito Karnavian. Mendagri telah memaparkan data-data terkait angka kemiskinan yang sangat ekstrem di 5 kabupaten di Provinsi Papua.

Jack Puraro mengatakan terkait dengan Gubernur dan Wakil Gubernur hanya orang asli Papua, maka  Bupati dan  Wakil Bupati juga harus benar -benar orang asli Papua.

Hal lain yang juga diusulkan yakni terkait sekolah kedinasan. Tentang Sekolah kedinasan ini sudah seringkali kita sampaikan prioritas 80:20, 80% OAP dan 20% non OAP. Tapi faktanya tidak demikian dan sangat bertolak belakang. Jack memberikan contoh kasus di sekolah sekolah kedinasan salah satu contoh yaitu STPDN.

Hal lain yang disampaikan kepada Wapres Ma’ruf Amin juga untuk dijadikan prioritas yakni terkait sekolah kedinasan. Menyangkut sekolah kedinasan ini Jack menekankan bahwa sekolah – sekolah kedinasan sudah seharusnya diberikan kuota 80% bagi Orang Asli Papua. Ketua Gerakan Pemuda Jayapura ini juga memberikan catatan terkait dengan sekolah-sekolah ke luar negeri yang terjadi selama ini, yang berkesan” hanya menerima anak-anak dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga mereka yang punya prerstasi baik kadang tidak loloskan dalam seleski sekolah kedinasan.

Untuk program beasiswa luar negeri, anak-anak Papua yang memiliki potensi nilai akademik yang baik dikirim sekolah dan kembali untuk membangun Tanah Papua. Puraro juga mengusulkan agar pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken agar dihapus, sehingga benar-benar  kita memilih pemimpin  yang memiliki integritas, bukan karena memiliki uang, sehingga terciptanya ruang demokrasi untuk kita orang Papua ungkap Jack yang juga ketua Kosgoro 1957 Kabupaten Jayapura.

Hal lainya yang juga mebnjadi pokok pikiran ketua Gerakan Pemuda Jayapura terkait pembangunan rumah Ondofolo atau Kepala Suku. Menrutnya rumah Kepala suku (Ondofolo) dan obhenya harus di bangun sehingga itu menjadii simbol ketokohan seorang kepala Suku. “Jangan hanya diberikan pengakuan – pengakuan” tetapi tidak memberikan jaminan kepastian untuk sebuah kapasitas yang diakui oleh negara bahwa dia (ondoafi) adalah pimpinan masyarakat adat. Karena kita membangun pemerintah juga membangun masyarakat yang sama.

” Sebagai saran dan masukan juga kepada Wakil Presiden sudah saya sampaikan juga bahwa untuk lembaga otonomi khusus yang akan dibentuk kami minta untuk langsung ditangani oleh Wakil Presiden atau langsung di bawah komando Wakil Presiden, dengan melibatkan melibatkan stakeholder atau anak-anak yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengelola anggaran khusus serta kebijakan -kebijakan otonomi khusus terkait dengan kewenangan – kewenangan baik dari tokoh-tokoh pemuda tokoh adat, tokoh gereja dan tokoh perempuan tutupnya. (daniel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *