Detak Papua
NEWS TICKER

JANSEN MONIM. ST.MM : ADA 2 POIN PENTING PENYELESAIAN RUAS JALAN KEMIRI -DEPAPRE

Senin, 28 Maret 2022 | 9:51 am
Reporter:
Posted by: Detak Papua
Dibaca: 33

*Anggota DPR – Papua, Jansen Monim, ST.MM., yang juga mantan Kadis PU Provinsi Papua saat ditemui wartawan di kediamannya.

 

Sentani. Jayapura. Detakpapua.com.|| Anggota DPR Papua. Jansen Monim, ST.MM, Ketika ditemui di kediamannya di Kemiri Sentani Kabupaten Jayapura mengungkapkan bahwa, masalah ruas jalan Kemiri – Depapre, hanya ada dua hal penting saja dan uangnya juga ada.

Masyarakat Adat Moy dan Tanah Merah yang melakukan aksi demo damai beberpa hari lalu di Kabupaten Jayapura, yang ditandai dengan longmarch di jalan utama kota Sentani, dan selanjutnya mnyatakan sikap akan melalukan aksi pemalangan di Kantor PUPR dan Kantor BJJ (Balai Jalan Jayapura) ditanggapi serius oleh Anggota DPR Papua. Komisi IV Bidang Infrastruktur di Papua. Jansen Monim, ST.MM.

Ruas – ruas jalan yang ada terdiri dari beberapa ruas jalan diantaranya, ruas jalan Nasional, ruas jalan Provinsi dan ruas jalan Kabupaten. Ruas jalan tersebut ada kewenangannya masing – masing.

Ruas jalan Kemiri – Depapre adalah kewenangan jalan Provinsi, siapapun tidak bisa melakukan pembangunan jalan tersebut tanpa ijin kepada Pemerintah Provinsi Papua, dan itu sudah menjadi aturan.

Perlu diketahui bahwa ruas jalan Nasional titik nol dimulai dari kantor pos Abe (Kota Jayapura) sampai mata jalan bandara Sentani (Kabupaten Jayapura), dan juga jalan antar Kabupaten lainnya seperti, jalan Kabupaten Jayapura sampai Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom.

Masalah pembangunan jalan Kemiri – Depapre itu karena belum adanya hibah dari Provinsi Papua kepada Balai Jalan Jayapura (BJJ). Rencana aksi demo dan palang Kantor PUPR dan BJJ, itu salah, harusnya demo ke Kantor PU Provinsi Papua. Jika demo dilakukan ke Kantor PUPR dan BJJ tidak ada solusinya, malah akan menimbulkan masalah lain.

Salah satu contoh yang telah dilakukan oleh seorang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua. Jansen Monim, ST.MM. “Pernah melakukan pembangunan jalan Abema, Jayawijaya dan Nduga adalah jalan Provinsi, namun saat itu  sebagai Kadis PU menghibahkan atau menyerahkan wewenang kepada Balai Besar Jalan Wilayah X (sepuluh). saat itu Barnabas Suebu Gubernur Papua, jalan tersebut dihibahkan karena dana Provinsi terbatas, maka jalan tersebut selesai dibangun oleh Balai Besar Jalan Wilayah  X (sepuluh), dan Presiden juga telah di lokasi tersebut beberapa tahun lalu.

Masalah ruas jalan Kemiri – Depapre ini harus di minta terus oleh Dinas PU Papua dan jangan tunggu tanda tangan Gubernur Papua, cukup Kepala Dinas PU yang tanda tangan, karena kewenangan telah dilimpahkan ke setiap instansi – instansi teknis artinya Kepala Dinas juga melaksanakan sebagian tugas – tugas Gubernur yang di limpahkan dan Kepala Dinas PU harus tau tupoksi dengan jelas, jangan tunggu perintah Gubernur. sahut Monim.

Kepada Wartawan. Jansen, mengatakan, panjang jalan tersebut 21 km. “Penting untuk diketahui oleh Masyarakat Adat Moy & Tanah merah, harus buat surat dan desak kepada Dinas PU Provinsi Papua segera serahkan ruas jalan tersebut kepada Balai Jalan  Jayapura (BJJ) dan pasti akan dikerjakan, karena Anggran PU Provinsi terbatas,, sebenarnya tahun ini bisa dibangun, namun kewenangan tersebut ada pada Gubernur Papua dan harus Gubernur serahkan kewenangan tersebut.

Dua hal yang perlu di tuntut adalah : Pertama, Gubernur harus berikan kewenangan kepada BBJ dan Kedua Kabupaten Jayapura harus mengurus soal pembebasan lahan atau rumah dari titik as jalan ke kiri dan kanan harus dibebaskan dengan berjarak 20 meter. Kenapa, karena di areal Kertosari, Distrik Sentani Barat, terdapat rumah – rumah warga yang berada di pinggiran bahu jalan raya. Jika itu sudah beres, maka pasti akan segera dibangun jalan Kemiri – Depapre,” kata Monim.

Dia juga menambahkan, jika Gubernur telah menyerahkan kewenangan maka soal ganti rugi tidak akan di urus oleh BJJ, karena yang mereka fokus adalah bangun jalan Kemiri – Depapre bukan urus ganti rugi lahan, jika warga menuntut ganti rugi kepada mereka, maka jalan tersebut tidak akan dibangun. Pemerintah Kabupaten Jayapura memilik tanggung jawab untuk mengurus soal pembebasan lahan warga. Saat ini tidak ada lagi yang namanya Balai Besar Jalan Nasional (BBJN). Papua sudah dibagi menjadi tiga bagian khusus menangani masalah jalan, diantaranya :

  1. Balai Jalan Jayapura (BJJ) khusus daerah TABI – Saireri
  2. Balai Jalan Merauke (BJM) khusus daerah Selatan Papua
  3. Balai Jalan Wamena (BJW) khusus daerah Pegunungan Tengah.

Pemerintah Kabupaten Jayapura lewat Dinas PU, harus pro aktif untuk menindak lanjuti masalah ruas jalan Kemiri – Depapre, Kabupaten Jayapura harus mengecek terus ke Provinsi bahkan ke Pusat, agar segera dibangun, tegas Jansen Monim, yang juga Ketua PODSI Papua.

” Anggaran pembangunan ruas jalan Kemiri – Depapre sebenarnya sudah ada, namun kewenangan dari Gubernur belum ada sampai saat ini, akhirnya belum dilaksanakan. Jansen Monim, ST.MM., selaku anak TABI dan Anggota DPR Papua Wilayah Satu TABI – SAIRERI, akan bertemu Kadis PU Provinsi Papua, untuk pertanyakan hal tersebut agar segera laksanakan dan programkan pembangunan jalan tersebut.” tutupnya. (Daniel)

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Name *

© 2020 Detak Papua. All Rights Reserved.
Design by Velocity Developer