Detak Papua
NEWS TICKER

PERINGATAN KE 3 TAHUN 16 MARET 2019 YANG “KELABU” DI BUMI KHENA MBAY UMBAY

Kamis, 17 Maret 2022 | 2:20 am
Reporter:
Posted by: Detak Papua
Dibaca: 24

*Forum Peduli Kemanusian (FPK) Banjir Bandang 2019 di Kabupaten Jayapura, waktu itu menyrahkan sejumlah hasil data terkait penerimaan manfaat Warga korban kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, saat melakukan aksi demo tahun 2021.

Sentani, Jayapura. Detakpapua.com|| Pada hari sabtu 16 Maret 2019 telah terjadi peristiwa yang tidak bisa di lupakan bahkan akan di ingat dan tercatat di hati masyarakat Kabupaten Jayapura, bahwa di tanggal tersebut telah terjadi tragedi banjir yang merenggut sejumlah nyawa manusia. Selain memakan korban jiwa, banjir bandang tersebut juga mengakibatkab kerugian harta benda.

Tidak sedikit fasilitas yang rusak oleh karena bencana ini. Perkantoran,  Rumah ibadah. Aset olah ragah,  Jalan dan jembatan, fasilits air bersih,  dusun dan kebun hingga hewan peliharaan hilang lenyap dan rusak akibat bencana tersebut ungkap Jhon Mauridz Suebu,  Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan

Akibat itu PEMDA Melalui BNPB Menerima bantuan berupa barang makan minum pakean layak pake dan sumbangan kurang lebih bantuan Dana sebesar Rp 25 milyar namun jenis bantuan tersebut belum pernah di pertanggun jawabkan ke kepublik hingga datangnya covit 19.

Tapi Tuhan masih sayang masyarakat yang mengalami akibat dan dampak tersebut sehingga negara Menghibahkan Dana Rp. 275.168.200.000; pada 3 September 2020. Dengan pembagian pada 4 item. Antara lain Ialah Jalan Jembatan, Air bersih dan Rehab Rumah Masyarakat. Akibat dan dampak banjir bandang.

Jhon Mengatakan, dengan kondisi kekurangan keuangan akibat Covid.19, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan, yang diduga terdapat kesalahan pengunaan wewenang. Kesalahan penggunaan wewenang yang dimaksud adalah melanjalankan kebijakan meminjam dana hibah yang di anggarkan negara itu untuk pembiayayan  beberapa OPD.

Mengamati kebijakan terkaitkebijakan tersebut,  Sejumlah pemuda Kabupaten Jayapura tergabung dalam Forum Peduli kemanusiaan melakukan aksi unjuk rasa sebanyak 6 kali hingga tanggal 26 Juli 2021 membakar ban dan melumpuhkan askes pusat pemerintahan.

” Jhon Mauridz Suebu yang juga wakil ketua Kaderisasi Advokasi Rakyat Nusantara ARUN DPC Kab. Jayapura merasa sangat khawatir dengan sistem kinerja PEMDA setempat. PEMDA Harus jujur terbuka secara teransparansi dalam Tugas Pemerintahan yang lebih nyaman dan terarah. Terlebih dalam pelaksanaan Program pembangunan dalam hal ini implementasi kebijakan dan pengelolaan Keuangan yang transparan dan ankutabel pungkasnya.

Pria Kelahiran Sentani 9 juli 1977 yang sedang menggagas  ASBS. ALINANSI SENTANI BERSATU SEJAHTERA. Kepada Bupati sesama anak sentani Berharap Agar bupati kabupaten jayapura yang sebentar lagi akan berahkir masa jabatannya harus mampu mem bersihkan dulu para koruptor.

Ditambahkan Suebu hingah hari ini 16 Maret 2022 sudah genap 3 Tahun  Dana Hibah yang di kucurkan untuk Program Rehab Rumah warga.Baru tercapai 35% dari proges yang di harapkan. Banyak Kontraktor Nakal Yang sebenarnya harus diber sangsi oleh pihak BPBD Kabupaten Jayapura.

” Mantan Menajer Program LSM YPKM PAPUA Ini menjelaskan secara hukum admitrasi negara Surat Penawaran Kerja sejak 6 oktober 2021 hingga 16 Maret 2022, Ini sudah melebihi 129 hari. Pada hal dalam  Volume hari kerja hanya 30 hari kerja. itu di sesuaikan dengan RAB yang telah di sediakan oleh Konsultan Perencanaan dan yang di awasi oleh konsultan Pengawasan yang di lengkapi dari Pekerjaan Pendahuluan hingga berahkir Pekerjaan dengan dana sebesar Rp.49 juta bagi satu penerima manfaat.

Kami Tim FPK ketika melakukan Survei dan banyak menjumpai menemui penggunaa anggaran  diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ini juga memicu kecurigaan bahwa ada indikasi “main mata” antar kontraktor dan Pejabat berwenang, karena Pencairan Dananya sudah  100% walaupun pekerjaan mereka tidak tuntas, bahkan ada yang sama sekali belum dikerjakan. Jhon suebu menegaskan 99% tidak ada kontraktor yang jujur menyatakan bahwa jumlah uang yang kami kerjakan dalam rehab rumah warga tidak sesuai antara spesifikasi kayu yang tertulis di RAB dan yang digunakan . Misalnya dalam RAB tertulis Kayu kelas 1 ada 5 jenis namun kami temukan hanya 43%. 57% nya kayu putih atau kayu kelas 3 yang lebih mendominasi atau rata-rata sekitar 87%. Selain itu,  belum ada Jendela panel. Sesuai RAP. Tapi hanya 17% kaca lover dan 83% belum ada penyedian kaca dan fentilasi.”

Selain ketidak tegasan BPBD. Juga Lemahnya PANSUS 275 yang sudah dibiayayai Rp. 200juta. Belum tuntas  PANSUSNYA sudah dibubarkan sesuai masa kerja mereka. Sementara 31% pekerja honor Tukan dan buru belum di bayarkan. Masih 49% Pekerjaan para penerima maanfaat rumah mereka belum di tuntaskan. .

Dilanjutkannya 12% Penerima manfaat di SK Ada nama namun belum di banggun satupun dari rumah BPBD  Bahkan ada kontraktor yang beraninya mamanipulasi tanda tangan Kepala kampung. Bahkan kontraktor yang pinjam bahan bangunan milik penerima belum ada pemberesan. Maka itu para pejabat dan kontraktor nakal segerah di proses.

Saya sendiri juga korban banjir bandan juga korban dari Kebijakan dan pekerjaan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan ini. Tutupnya JMS

Sementara itu ketua forum peduli kemanusiaan. Manasse Bernard Taime SH.,  meminta kepada DPRD kabupaten Jayapura dalam hal ini Pansus banjir bandang yang di bentuk atas dasar permintaan rakyat setelah melakukan aksi demonstrasi sebanyak 6 kali harus melaporkan hasil kerja pansus kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik,kenapa sampai dengan pansus di bubarkan tidak ada pertanggungjawaban publik.??? Selain itu Kami berterima kasih kepada 4 Lembaga Negara yang telah menyediakan Dana Hiba bagi Masyarakat di bumi kenambay umbay. Namun dengan dinamika ini. Tahap ke 2 dari Dana Hiba mohon untuk di pending sebab keterbukaan Pihak terkait hingga pelaksana menjadi acuan kami. Perlu di ketahui FPK ini memiliki Kordinator tingkat distrik hingga kampung/Desa.

Di lain sisi Manasse Bernard Taime SH yang juga sebagai ketua  PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA mengatakan bahwa kabupaten Jayapura yang sudah di canangkan sebagai kabupaten tanggap darurat bencana seharusnya PEMDA serius menangani cagar alam pegunungan Cyclop,yang mana banyak longsoran besar di atas dan dan banyak pepohonan tumbang ke badan kali yang bisa membentuk bendungan alami dan berpotensi bandang.(lebih baik mencegah dari pada mengobati). (Daniel).

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Name *

© 2020 Detak Papua. All Rights Reserved.
Design by Velocity Developer