KABAN KESBANGPOL HIMBAU ORMAS PERBARUI STATUS

Detakpapua.com.||Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kakesbangpol) Kabupaten Jayapura Abdul Hamid Toffir mengatakan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan wajib mengurus kembali kelengkapan administrasi  organisasinya yang masa periodenya telah berakhir. Hal ini disampaikan agar  organisasi kemasyarakatan tetap memiliki status resmi yang ditandai dengan telah terdaftarnya Ormas  di Badan Kesbangpol.

“Sebagian besar Ormas yang ada di Kabupaten Jayapura ini masa periode kepengurusannya sudah banyak yang berakhir, sehingga kepada para pengurus yang baru diharapkan bisa kembali memperbarui status terdaftar organisasinya,” tegas Abdul Hamid Toffir.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, salah satunya melakukan pembinaan pada setiap organisasi kemasyarakatan.

Abdul Hamid Toffir menyebutkan, sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, seluruh organisasi kemasyarakatan termasuk  Ormas Keagamaan wajib mengurus kembali persyaratan organisasi yang sudah berakhir masa periodenya.

Lanjut Abdul Hamid, sampai dengan tahun 2021 seluruh Ormas di Kabupaten Jayapura termasuk organisasi keagamaan tercatat kurang lebih 278.  Namun, dari jumlah itu sebagian besar bisa dikatakan tidak eksis. Karena masa kepengurusannya sudah berakhir dan belum diperbarui kembali.

Selain organisasi kemasyarakatan, juga paguyuban-paguyuban yang harus memiliki payung hokum,  sehingga apabila sudah resmi terdaftar dan akan melakukan kegiatan, ormas atau paguyuban dapat mengajukan permohonan kepada Bupati, yang selanjutnya akan diakomodir melalui Badan Keuangan Daerah,” ujarnya menjelaskan.

Abdul Hamid Toffir yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura ini menambahkan untuk bantuan dana hibah melalui Kesbangpol, hanya ditujukan untuk Partai Politik (Parpol) yang telah resmi terdaftar. Kemudian, untuk FKUB sebatas biaya operasional dan terakhir untuk Kamtibmas. Baik dari Polres maupun unsur pimpinan yang lain. “Itulah tiga alokasi dana hibah yang difasilitasi melalui DPA Kesbangpol Kabupaten Jayapura,” imbuhnya.

Sedangkan untuk organisasi yang belum terdaftar ataupun yang akan memperbarui status terdaftarnya, Abdul Hamid Toffir menjelaskan, sesuai Tupoksinya dirinya akan membantu proses pendaftaran yang diajukan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura.

“Saya beserta seluruh staf, pada prinsipnya siap membantu teman-teman dari seluruh organisasi untuk bisa mengajukan permohonan surat keterangan terdaftar (di Kesbangpol). Karena ormas adalah mitra pemerintah yang bisa turut andil membantu kerja-kerja pemerintah,” pungkasnya. (Daniel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *